PB IDI Keberatan atas Mutasi Mendadak Dokter oleh Kemenkes

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) hari ini menyampaikan keberatannya terkait kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melakukan mutasi dokter secara mendadak. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela pertemuan antara IDI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Krong Poi Pet, Kamboja.

Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto, mengungkapkan bahwa PB IDI menerima banyak laporan dari anggota mengenai mutasi yang dinilai kurang terkoordinasi dan tanpa pemberitahuan yang memadai. Menurutnya, kebijakan mutasi mendadak ini berpotensi mengganggu kesinambungan pelayanan kesehatan di daerah asal dokter yang dimutasi, serta menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di kalangan dokter.

“Kami memahami bahwa mutasi dokter mungkin diperlukan untuk pemerataan tenaga kesehatan. Namun, prosesnya harus terencana dengan baik, mempertimbangkan kebutuhan daerah asal, dan memberikan waktu yang cukup bagi dokter untuk mempersiapkan diri,” ujar dr. Slamet. Beliau menambahkan bahwa komunikasi yang efektif antara Kemenkes dan organisasi profesi seperti IDI sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada anggota dan pelayanan kesehatan.

PB IDI menekankan bahwa kebijakan mutasi yang tergesa-gesa dapat menurunkan motivasi dan kinerja dokter, yang pada akhirnya akan merugikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. IDI mendesak Kemenkes untuk meninjau kembali kebijakan ini dan melibatkan organisasi profesi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan mutasi dokter di masa mendatang.

“Kami siap berdialog dan memberikan masukan konstruktif kepada Kemenkes demi terciptanya kebijakan yang berkeadilan dan efektif dalam pemerataan tenaga kesehatan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dan kesejahteraan dokter,” tegas dr. Slamet. Keberatan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi Kemenkes untuk memperbaiki mekanisme mutasi dokter agar lebih transparan, terencana, dan berorientasi pada kepentingan semua pihak.